Dinilai Sering Offside, Hendardi Sarankan Masa Pensiun Jenderal Gatot Dipercepat

BERBAGI
Hendardi

Redaksikota – Ketua SETARA Institute, Hendardi menyarankan agar pergantian jabatan Panglima TNI yang saat ini dipegang oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo lebih baik dipercepat.

“Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak Presiden,” kata Hendardi dalam siaran persnya, Senin (13/11/2017).

Hal ini disampaikannya selain masa pensiun Panglima Gatot yang akan masuk pada bulan Maret 2018 nanti, Hendardi melihat jika sosok kepemimpinan Gatot yang dianggap lebih mengedepankan hasrat politik praktis tersebut akan memberikan dampak tersendiri bagi korps TNI.

“Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi,” sambungnya.

Kemudian Hendardi juga menilai, bahwa percepatan pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga akan bisa mudah membaca konstalasi politik di tahun Politik nanti.

“Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019 mendatang,” terangnya.

Selanjutnya, Hendardi juga memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo, siapapun yang menggantikan jabatan Gatot Nurmantyo nanti, harus mampu memenuhi dan menjawab 7 tantangan penting. Diantaranya adalah kekuatan soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil.

“Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang aware dengan 7 tantangan sebagaimana disebutkan di atas,” tukasnya.

Namun yang tak kalah penting disampaikan Hendardi adalah, sosok pengganti Gatot harus satu frekuensi dan satu irama dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

“Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” pungkasnya.

“Gagasan dan program kemaritiman Jokowi, juga bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok Panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman. Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari 3 angkatan,” imbuhnya.