Jelang Tahun Politik, Wapres JK “Haramkan” Masjid Jadi Panggung Kampanye

BERBAGI
Jusuf Kalla
Wakil Presiden, Jusuf Kalla. [*istimewa]

Jelang tahun politik yang akan mulai pada tahun 2018 mendatang, antisipasi penyelewengan pun disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla meyakinkan kepada masyarakat, bahwa masjid tidak akan menjadi tempat kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah tahun 2018 ataupun pemilihan umum (pemilu) 2019. Hal ini disampaikannya lantaran regulasi yang ada sudah melarangnya.

“Undang-Undang (UU) tidak membolehkan,” kata pria yang karib disapa JK itu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/11).

Menurut JK, jika masjid dijadikan tempat kampanye maka jamaah sendiri yang akan menghentikan ceramah politik itu. Sebab diregaskan JK, bahwa ia sangat meyakini jamaah dalam satu masjid memiliki pilihan yang beragam, sehingga keberagaman pilihan politik tersebut harus bisa dihormati.

“Pengalaman selama ini tidak ada (kampanye di masjid). Kalau ada yang kampanye di masjid bisa jamaah juga itu menghentikannya karena di masjid itukan berbagai partai, berbagai pilihan. Jadi, biasanya di masjid memang tidak akan terjadi (kampanye),” katanya.

Tangkal Penyebaran Paham Radikal di Masjid

Kemudian, dalam Muktamar VII DMI, JK mengajak seluruh pengurus masjid yang datang tidak hanya menolak rumah ibadah menjadi tempat kampanye, tetapi juga menjaga masjid dari upaya radikalisasi.

“Kita menjaga jangan masjid itu tiba-tiba jadi radikal, jadi provokatif. Khatib mengkritk boleh-boleh saja, mengkritik yang positif tidak dengan cara provokasi orang. Itu sekali lagi pimpinan (DMI) daerah harus koordinasikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengurus masjid harus paham latar belakang penceramah dan juga siapa jamaah masjidnya. Selanjutnya, yang terpenting tetap menjaga ideologi Islam Nusantara, Islam jalan tengah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Larang Politisasi Masjid

Sebagaimana diketahui, tempat ibadah dilarang menjadi tempat kampanye. Hal itu diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perobahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Berdasarkan Pasal 69 huruf i para pasangan calon dilarang berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Kemudian, sempat juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Pasal 66 ayat 1 huruf J, jelas disebut bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan