PAN Nilai Komersialisasi Pantai Jahat

"Ini sangat kapitalis, bagaimana mungkin orang yang kadang hanya masuk sekadar ingin melihat laut dipungut biaya. Pantai itu kawasan terbuka untuk umum, siapa saja boleh memasukinya dan menikmatinya," imbuhnya.

BERBAGI
Ancol
Ancol/Net

Redaksikota – Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub mengatakan bahwa pemungutan biaya masuk ke pantai Ancol harus dihapuskan, apalagi pemungutan tersebut juga didasarkan pada jenis kendaraan yang ingin masuk.

Padahal menurutnya, laut atau pantai adalah hak rakyat dan menjadi fasilitas umum, sehingga tidak diperbolehkan ada komersialisasi di dalamnya.

“Biaya masuk yang dikutip kepada setiap pengunjung itu sangat memberatkan. Tidak hanya berdasarkan jiwa tetapi jenis kendaraan pun dikenakan biaya,” kata Muslim dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/10/2017).

“Ini sangat kapitalis, bagaimana mungkin orang yang kadang hanya masuk sekadar ingin melihat laut dipungut biaya. Pantai itu kawasan terbuka untuk umum, siapa saja boleh memasukinya dan menikmatinya,” imbuhnya.

Kemudian ia juga menyoroti wacana bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) saja yang akan dibebaskan biaya masuk ke pantai ancol. Baginya, hal itu masih sama saja dengan mengkomersialkan hak rakyat tersebut. Justru seharusnya pembebasan biaya masuk pantai Ancol tersebut berlaku bagi siapapun dan dari manapun orangnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut pun sepakat biaya masuk tetap diberlakukan, namun bukan untuk fasilitas pantai Ancol, melainkan ke wahana-wahana yang ada di sana yang dikelola di dalam area Dunia Fantasi (Dufan) Ancol.

“Jangan ada pembedaan, sebab pantai itu milik umum. Bukan hanya warga Jakarta tetapi juga dari manapun asalnya. Pungutan itu diberlakukan ketika pengunjung ingin menikmati berbagai fasilitas wahana yang ada bukan ketika masuk kawasan pantai,” tegasnya.

Bentuk pungutan uang masuk ke pantai Ancol ditegaskan lagi oleh Muslim hanya akal-akalan pemain bisnis semata yang jelas hanya mengedepankan keuntungan. Sementara fasilitas umum yang seperti laut misalnya, justru dipaksa dipetak-petakkan untuk permainan para pelaku bisnis.

“Ini kerjaan pelaku bisnis yang hanya memikirkan keuntungan tanpa sedikit pun peduli dengan hak dan kemampuan masyarakat. Atas nama mencari keuntungan, alam yang terbentang luas itu mereka kavling-kavling dan masyarakat harus membayar jika ingin menikmatinya,” tandasnya.