Regulasi Disahkan, Mulai Tanggal 1 November Tak Ada Sweeping Transportasi Online

BERBAGI
Transportasi Online
*ilustrasi

Redaksikota – Para penyedia layanan transportasi online berharap revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 bisa menghilangkan sebutan ilegal.

Penyebutan ilegal tersebut memang dikeluhkan sejumlah penyedia layanan transportasi online. Hal itu pula salah satunya yang memicu insiden razia dan sweeping oleh transportasi konvensional.

“Nomor satu itu yang penting ada payung hukumnya. Jadi buat kita, enggak ada lagi yang ngomong ini ilegal, enggak lagi razia di daerah,” ujar Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Revisi Permen Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau disebut taksi online ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 November 2017.

Ada sembilan poin yang ditekankan dalam aturan tersebut, diantaranya adalah ;

1. Argometer,
2. Tarif,
3, Wilayah Operasi,
4. Kuota/Perencanaan Kebutuhan,
5. Persyaratan Minimal Lima Kendaraan,
6. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor,
7. Domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
8. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan
9. Peran Aplikator.

Tri juga meminta agar seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan tetap menjaga situasi tetap kondusif pada pelaksanaan Permen yang akan berlaku awal bulan depan itu.

“Saat Permen dikeluarkan 1 November nanti, kita memohon semua pihak untuk bisa menahan diri, menjaga situasi agar tetap kondusif,” sebut Tri.

Dalam hal ini, Grab mengklaim bahwa aplikasinya telah didaftarkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, begitu juga urusan bayar pajak.

“Jangan ada lagi yang ngomong ini (transportasi online) ilegal, razia, enggak. Ini yang paling penting dasar hukumnya ada. Jadi, perizinan sambil berjalan karena kita dikasih waktu untuk menyesuaikan. Itu penting banget di daerah karena di bawah ada bertempur, itu kan enggak baik,” tuturnya.