Gelar Talkshow, Jamkeswatch Desak Layanan Kesehatan Ditingkatkan

BERBAGI

Redaksikota – Berbagai acara digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-53, tepat nanti pada tanggal 12 Nopember 2017

Salah satu acara yang diselenggarakan pada hari ini 26 Oktober 2017, yaitu Talk Show dengan tema “Stakeholder Program Rujukan Dan Pelayanan Jaminan Kesehatan Kota Bogor”.

Bertempat di Aula kantor Kelurahan Tanah Sareal, kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, acara dihadiri oleh Tokoh masyarakat se-kecamatan Kota Bogor, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Staff BPJS Kota Bogor, Beberapa Staff RS se Bogor dan Jamkeswatch kab/kota Bogor yang mengambil persan sebagai salah satu narasumbernya.

Dalam pembukaan acara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah M. K. M menjabarkan tujuan dari diskusi interaktif ini, serta mengajak para peserta untuk berdialog mengenai pelayanan kesehatan.

“Acara ini selain rangkaian kegiatan memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke -53, juga kami fungsikan sebagai sarana untuk mengetahui secara langsung kendala pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bogor ini. Karena tidak kami pungkiri, kekurangan pelayanan JKN masih banyak terjadi baik di RS Negeri atau pun swasta,dengan acara ini semoga bisa kita temukan solusi jalan keluarnya,” kata Rubaeah dalam sambutannya, Kamis (26/10/2017).

Peserta nampak antusias mengikuti acara, terbukti banyaknya pertanyaan mengenai KIS, BPJS dan regulasi pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan di Kota Bogor.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Bogor, Betty mengatakan bahwa pihaknya pun dengan sabar menjabarkan kendala yang ditemui di lapangan.

Selaku narasumber, Deputi Direktur Advokasi Jamkeswatch Heri Irawan menjelaskan banyak tentang kendala dari implementasi pelaksanaan JKN-BPJS kesehatan, ia juga menyoroti kurangnya Fasilitas di rumah Sakit terutama susahnya mencari kamar kelas satu, dua dan tiga.

Minimnya ruang Intensive seperti ICU, NICU, PICU, HCU, Heri, meminta pada semua rumah sakit untuk menyediakan ruangan kelas 3 minimal 30% dan ruangan intensive 5% dari total bed/tempat tidur, hal itu sesuai dengan PMK No 56 tahun 2014 pasal 20.

Kemudian keluhan Heri juga terkait dengan masyarakat bogor yang menjadi peserta JKN – BPJS dengan manfaat kelas tiga yang menunggak iuran agar dialihkan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan bagi warga kota bogor 30% yang belum menjadi peserta JKN-BPJS, khususnya warga yang tidak mampu (miskin) jika sakit dan mendaftar dengan rekomendasi dinsos agar otomatis dijadikan peserta PBI APBD, karena jelas sudah ada surat keterangan miskin dari ketua RT dan RW dan kelurahan dan dinas sosial,

“Saya berharap dan meminta pada BPJS dan dinkes agar masyarakat miskin yang terlanjur sakit dan belum memiliki jaminan agar tetap bisa mendaftar secara perorangan sebagai peserta JKN – BPJS PBI, untuk iuran pertama tidak masalah bayar karena untuk keluarkan kartu, tapi iuran selanjutnya BPJS koordinasi dengan dinkes berikan data dan virtual akunya untuk membayarkan iuran seterusnya, karena jika ada rekom dinsos jelas adalah masyarakat miskin,” tukasnya.

Dan bagi peserta JKN-BPJS yang meninggal dunia seringkali BPJS Kesehatan terus menagih iuran sampai keluarga melaporkan kematian, kenapa bagi peserta yang meninggal tidak otomatis dihentikan kepesertaanya setelah keluar surat kematian dari RS, otomatisasi ini bisa terjadi jika BPJS Kesehatan dan RS copy surat kematian peserta yang meninggal di RS langsung diterima BPJS Center di rumah sakit, sehingga BPJS Kesehatan bisa langsung mengupdate dan menghapus kepesertaan dengan surat kematian tersebut.

“Mengupdate data kepesertaan secara langsung dan cepat tidak hanya baik bagi keluarga peseta yang meninggal dunia untuk stop pembayaran iuran, tapi sangat menguntungkan bpjsk dalam hal pembayaran kapitasi yang langsung update, begitu juga bagi APBN dan APBD dengan diupdate langsung dari RS maka pembayaran pbi dapat menurun karena yang meninggal dunia langsung terdata,” tegas Heri.

Lebih lanjut. Ia juga menjelaskan proses lahirnya SJSN hingga BPJS dinegara ini. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa peran Buruh dalam melahirkan BPJS ini, walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya.

Bahkan Heri juga menyempatkan diri untuk mengkampanyekan SEHAT HAK RAKYAT, yang sudah menjadi agenda dan cita-cita besar dari KSPI-FSPMI itu.