Utang Negara Selangit, Sekjen ProDem Ingatkan Potensi Krisis Moneter Terulang

BERBAGI
Komeng
Sekjen ProDEM, Satyo "Komeng" Purwanto.

Redaksikota – Sekretaris Jenderal ProDem, Satyo Purwanto menyampaikan dalam refleksi 89 Tahun Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia belum terlepas dari cengkeraman Neo Liberalisme yang mencengkeram perekonomian di Indonesia.

Bahkan Satyo pun menilai statemen Indonesia merdeka pun belun sepenuhnya terjadi sampai saat ini.

“Sesungguhnya pasca lepas dari masa kolonialisme, Indonesia tidak pernah benar-benar merdeka dan berdiri di atas kakinya sendiri. Revolusi Mental yang digadang-gadang sebagai jargon pembangunan ekonomi Indonesia nyatanya hanya sekedar jargon,” kata Satyo dalam siaran persnya yang diterima Redaksikota, Sabtu (28/10/2017).

Statemen ini disampaikan pria yang karib disapa “Komeng” ini mengatakan, jika perekonomian di Indonesia masih kacau balau, dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanye politiknya di Pilpres 2014 silam.

“Nyatanya ekonomi Indonesia yang dijanjikan meroket hanya tumbuh sebesar 4,99% jauh dari janji 7% yang sering digemborkan pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.

Selain itu, keberadaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menjadi sorotan eks aktivis 98 ini. Baginya, pilihan besar Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani yang memiliki catatan kelam kasus besar korupsi di Indonesia ini menjadi salah satu pemicu memburuknya keadaan perekonomian di tanah air.

“Dengan sadar Jokowi memelihara neolib sejati dalam diri Sri Mulyani Indrawati yang bercita-cita membangun ekonomi, dengan cara merampok rakyatnya sendiri. Dengan segudang sistem pajak yang dia ciptakan tapi tidak pernah tepat sasaran,” pungkasnya.

Kemudian Komeng juga menyoroti persoalan utang negara yang semakin membengkak saja. Bahkan untuk bulan Juli tahun 2017 saja menurut Komeng, Indonesia sudah menimbun utang Rp73,47 triliun.

“Porsi utang Rp3.866,45 triliun itu sebagian berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebanyak Rp3.045 triliun atau 80,6 persen dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun atau 19,4 persen. Dari porsi itu, penambahan utang neto selama Juli 2017 mencapai Rp73,47 triliun yang berasal penerbitan SBN (neto) sebesar Rp65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebanyak Rp7,96 triliun,” terang Komeng.

“Penambahan utang neto untuk pembiayaan dalam APBN 2017 sampai akhir Juli 2017 mencapai Rp264,52 triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp264,39 triliun dan penarikan pinjaman sebanyak Rp0,13 triliun. Fantastis bukan?,” imbuhnya.

Dengan semakin membengkaknya nilai utang negara saat ini, Komeng mengkhawatirkan Indonesia tidak akan mampu membayar utang-utangnya tersebut, termasuk juga pembayaran bunganya.

“Bagaimana cara kita membayar hutang tersebut? Tanyakan saja pada SMI,” tegasnya.

Masih di sektor ekonomi, Komeng juga memberikan catatan upaya pemerintah pusat untuk menjaga agar perekonomian di Indonesia bisa terkendali dan stabil lagi. Namun sayangnya, dari 16 paket kebijakan produk pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla saat ini menurut Komeng, perekonomian nasional justru semakin semerawut.

“Jokowi telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi yang bukan hanya tak berdampak, tapi juga gagal total. Rontoknya daya saing industri, harga-harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau, tingginya harga TDL yang mencekik leher, mahalnya harga BBM,” pungkasnya.

Pada permasalahan ini, aktivis yang ikut berjuang dalam melawan rezim orde baru itu mengingatkan, jika kondisi buruk negara Indonesia saat ini tidak kunjung disikapi dan dibereskan secepat mungkin. Kekhawatiran akan kembalinya masa krisis besar di Indonesia justru akan segera dirasakan oleh bangsa Indonesia secara menyeluruh.

“Semua permasalahan ini kalau tidak segera diselesaikan akan membawa Indonesia kembali dalam krisis seperti yang pernah terjadi 20 tahun silam,” sebutnya.

Dalam refleksi Hari Sumpah Pemuda sekaligus memperingati 3 Tahun kekuasaan Jokowi-JK, Satyo “Komeng” Purwanto mengingatkan dengan tegas kepada pemerintahan pusat, agar segera lakukan evaluasi besar-besaran agar persoalan yang disampaikannya tersebut dapat segera dientaskan.

“Jokowi dan para pembantunya harus mulai berbenah diri, jangan biarkan Indonesia menjadi negara semenanjung yang akhirnya dikuasai korporasi global dan menyusu pada kepentingan asing. Sudah sewajibnya perayaan hari Sumpah Pemuda menjadi titik balik cita-cita bangsa yang berdikari, bertumpah darah satu, berbangsa satu dan menjunjung tinggi bahasa persatuan,” tutupnya.