FSP KEP Tolak Kebijakan Presiden Jokowi Naikkan Tarif Dasar Listrik

BERBAGI

Redaksikota – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 900 volt ampere (VA), yang tidak mendapatkan subsidi listrik, disusul dengan rencana mencabut subsidi 450 VA mendapat kecaman dari kalangan buruh dan rakyat kecil.

Ketua Umum DPP FSKEP, Sunandar mengatakan, kenaikan ini sangat memberatkan buruh dan tidak seimbang dengan kenaikan upah sebesar 8,25 persen.

Sunandar menilai, bahwa kenikan itu sangat menyengsarakan masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan subsidi.

Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif listrik ini tidak sesuai dengan keberpihakan kepada wong cilik (orang kecil). Dia mengatakan, kebijakan itu sangat tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi saat pemilihan presiden 2014 silam.

“Kenaikan TDL sangat memberatkan masyarakat. Apalagi momen kenaikan menjelang bulan suci Ramadan yang dibarengi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga dipasar sangat terasa berat,” ungkap Sunandar, Kamis (4/5/2017).

Sunandar meminta agar kenaikan tarif dasar listrik yang naik 90 persen dikembalikan harga semula. Bila ini tetap dilanjutkan, justru akan menambah beban masyarakat yang tidak mampu yang memang di dalamnya juga banyak buruh yang upahnya di bawah jauh dari upah layak.

Pihaknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran buruh untuk memasang spanduk bertuliskan “Tolak kenaikan tariff dasar listrik“.

“Kepada seluruh pengurus FSPKEP baik dari PUK SPKEP se-Indonesia beserta perangkat atasnya, agar memasang spanduk yang bertuliskan ‘tolak kenaikan tarif dasar listrik’. Dengan memasang spanduk tersebut, kami berharap pemerintah tanggap dan segera mencabut keputusannya. Karena kenaikan 90 persen sungguh bikin rakyat kecil semakin sengsara,” katanya.

Lebih lanjut Sunandar menegaskan, secara faktual berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar.

“Tarif adjustment untuk pelanggan rumah tangga (R1) awalnya 605 per kWh naik 30 persen. Tahap I Januari sampai Februari menjadi 791 per kWh, tahap II bulan Maret sampai April 2017 naik lagi 30 persen 1034 per kWh. Tahap III bulan Mei sampai Juni menjadi 1352 per kWh, bulan Juli dan seterusnya 1467,28 per kWh. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya. (Lid)