BERBAGI

Redaksikota – Presidium Sentral Kajian Strategis (SKS) Mahasiswa, Chairullah mendukung kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam melakukan pemberantasan terorisme. Dukungan ini diberikan di tengah munculnya wacana yang menilai negatif kinerja intelijen.

Menurut Chairullah, peristiwa terror tidak hanya di Indonesia. Baru-baru ini Inggris, Jerman, Mesir dan banyak negara lagi yang mengalami serangan teror, termasuk Indonesia.

“Tidak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan dan dimana teror itu terjadi,” ujarnya dalam diskusi publik bertema “Mahasiswa Bicara Terosisme” di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Oleh karena itu, ada kesadaran dan kesepakatan di dunia bahwa terorisme sudah menjadi kejahatan transnasional yang perlu kebersamaan dalam pemberantasannya.

Di Indonesia, sudah kesekian kali terjadi peristiwa teror, meski penindakan aparat keamanan dan intelijen telah dilakukan secara maksimal.

“Artinya, tanggung jawab pemberantasan terorisme tidak hanya oleh aparat keamanan dan intelijen semata, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, masyarakat termasuk mahasiswa,” cetus mahasiswa UBK ini.

Oleh karena itu, kejadian bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu tidak serta merta diarahkan kepada kepala BIN sebagai pihak yang patut dipersalahkan.

“Yang harus dilakukan mahasiswa adalah memberi dukungan kepada aparat keamanan dan intelijen, untuk memberantas terorisme. Dukungan yang paling mudah adalah tidak saling menyalahkan aparat keamanan dalam melakukan pemberantasan terorisme,” tambahnya.

Jika yang dilakukan adalah menyalahkan aparat keamanan dan intelijen, maka yang mengambil untung adalah kelompok teror. Mereka sudah berhasil memecah masyarakat untuk memusuhi aparat keamanan dan intelijen.

Oleh karena itu, SKS Mahasiswa menyerukan kepada masyarakat untuk mendukung upaya aparat keamanan dan intelijen dalam pemberantasan terorisme.
Kemudian tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan aparat keamanan dan intelijen sehingga kelompok teroris merasa mendapat dukungan.

“Dan terakhir, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU  Terorisme yang saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian di DPR. Jika ketua Pansus Terorsisme dinilai sebagai penghambat, sebaiknya diganti saja untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (*)