BERBAGI
TNI
TNI. [*ilustrasi]

Redaksikota – Persoalan isi pembahasan Rancangan UU Terorisme saat ini memang sedang menjadi persoalan yang semakin senter terjadi. Apalagi pasca ledakan bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang menewaskan 3 orang anggota Polisi beberaoa hari yang lalu itu.

Salah satu konten yang akan dibahas dalam RUU Terorisme tersebut adalah keterlibatan TNI di dalam Undang-undang tersebut. Melihat wacana ini, Direktur Imparsial, Al Araf menilai jika sebenarnya pelibatan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme tidak perlu dimasukan dalam revisi Undang-undang Terorisme.

Hal ini disampaikan oleh Al Araf lantaran pada UU tentang TNI Nomor 34 tahun 2004 sudah memberikan kewenangan tentang peran TNI menyangkut masalah terorisme.

“Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI Nomor34/2004,” kata Al Araf dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/5).

Memang dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34 tahun 2004 tersebut, menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dalam operasi non militer diantaranya adalah mengatasi aksi terorisme. Sedangkan ayat 3 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Ia mengatakan, mengacu pada pasal itu sebenarnya presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

“Karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI,” katanya.

TNI memiliki cukup lengkap satuan yang berkemampuan anti teror dan hal ini sudah teruji lama. Mereka adalah Satuan B-90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU, Detasemen Jalamangkara Korps Marinir TNI AL dan Komando Pasukan Katak TNI AL, serta Satuan 81 Komando Pasukan Khas TNI AD.

Secara terpisah, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menyatakan teror dan jaringan terorisme adalah ancaman nyata bagi negara.

Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di Poso, katanya.

Ia mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme itu bentuk tugas perbantuan menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” katanya.

Ia mengatakan, lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Selain itu, menurut dia, pemerintah dan DPR seharusnya segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan.

Selain itu juga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system.

“Dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional,” katanya.