BERBAGI

Redaksikota – Arief Poyuono menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan yang tinggi dalam dimensi bisnis, apalagi orang nomor satu tersebut adalah pengusaha meuble. Namun Arief mengingatkan agar untuk mengelola negara tidak bisa disamakan dengan menjalankan bisnis meuble.

“Untuk kemampuan (pengelolaan) bisnis mebel mungkin (bagus), mumpuni. Tapi untuk knowledge tentang tata kelola negara masih harus belajar, terutama dalam menghadapi oligarki penjahat ekonomi dan politik,” kata Arief dalam rilis yang diterima Redaksikota, Minggu (24/7/2016).

Terlebih lagi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menilai jika Presiden Joko Widodo masih terlalu ringkih untuk mempertahankan pandangannya dari para pembisik di sekitarnya. Untuk itu, Arief juga mengingatkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hati-hati dengan adanya “jebakan batman”.

“Emosi kedewasaanya masih lemah dan gampang dipengaruhi para pembisiknya yang punya kepentingan kelompoknya. Jadi mas Joko Widodo harus hati-hati, banyak jebakan Batman lho dari para pembisik mas Joko,” ingatnya.

Lebih lanjut, Arief juga mengingatkan agar Presiden Joko Widodo lebih meningkatkan kemampuan diri, agar kepercayaan diri dapat bersinergi dan terimplementasi dengan baik kepada bangsa dan negara.

Confidence untuk dirinya mas Joko Widodo sangat tinggi, tapi kemampuan belum sama tingginya dengan kemampuan diri,” lanjut Arief.

Salah satu peningkatan kemampuan diri adalah kemampuan memimpin, sehingga program kerja yang menjadi cita-citanya dahulu dapat terimplementasi oleh jajaran para pembantunya di bawah Kabinet Kerja.

“Belum ada Trust kepada mas Joko Widodo dari bawahan, karena di luar oleh bawahan banyak digunjingkan akan poornya kepemimpinan kang mas Joko Widodo,” ujarnya lagi.

Ditambahkan Arief, ia juga mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak sembrono memberikan larangan kepada aparat penegak hukum yakni Polisi dan Kejasaan untuk memproses hukum pejabat negara, khususnya yang melakukan pembangunan dengan uang negara dengan segala macam bentuk diskresinya.

“Jangan lupa Tol Laut dan untuk Charismatic belum pada tingkatannya. Kalau fleksibilitas mungkin iya, karena melarang Polisi dan Jaksa untuk memperkarakan secara hukum para pejabat tinggi negara yang berkedok diskresi untuk nyolong duit rakyat,” tuturnya.

 

RAYA MAULANA